JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat meskipun tetap saja terkendali. Kedudukan ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau setara setara Rp6.399,69 triliun.
Jumlah itu meningkat sebesar 2,7 persen (yoy), lebih besar tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
“Peningkatan yang disebutkan bersumber dari ULN sektor rakyat maupun swasta,” ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatatkan kontraksi pertumbuhan. Kedudukan ULN pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD191,0 miliar, atau mencatatkan kontraksi perkembangan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan yang disebutkan khususnya dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana penanam modal nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian bursa keuangan global.
“Pemerintah berikrar tetap saja menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok juga bunga utang secara tepat waktu, dan juga mengurus ULN secara pruden, terukur, oportunistik lalu fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang digunakan paling efisien juga optimal,” jelasnya.
Sebagai salah satu komponen pada instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk membantu pembiayaan sektor produktif dan juga belanja prioritas dengan tetap memperlihatkan memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup Bidang Jasa Aspek Kesehatan juga Acara Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, lalu Garansi Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); dan juga Jasa Keuangan kemudian Asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap memperlihatkan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
