DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (KemenP2MI) resmi bekerja identik dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Nusantara yang mana lebih banyak baik.
“Kami ingin merancang sistem yang mana tambahan baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesi ke kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi juga pemberdayaan pekerja migran Nusantara dengan memberikan pendampingan sejak di dalam pelatihan di konteks psikologis juga pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang dimaksud miliki akses terbatas melawan pendidikan, kemudian Menteri Karding mengupayakan PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga memohon PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesia di hal wirausaha.
“Bahwa merekan kembali ini terpencil lebih tinggi baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pihaknya selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa serta negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dimaksud dipandang harus bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, direalisasikan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
