JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) segera berlaku tanpa perlu mengubah undang-undang (self executing).
“Maka, KPU wajib hukumnya segera melakukan inovasi terhadap Pasal 11 kemudian Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) No.8/2024 tentang Pencalonan Gubernur juga Wakil Gubernur, Pimpinan Daerah lalu Wakil Bupati, Wali Perkotaan kota dan juga Wakil Wali Kota,” ujar Rieke, Akhir Pekan (25/8/2024).
Maka itu, Rieke menekankan pembaharuan Pasal 11 dan juga Pasal 15 PKPU No.8/2024 wajib hukumnya sesuai pertimbangan lalu amar Putusan MK pada 20 Agustus 2024.
Pertama, kata dia, Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 terkait batas ketentuan usia calon kepala wilayah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada: “WNI yang dimaksud dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota adalah yang dimaksud memenuhi ketentuan berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Kepala Daerah juga Calon Wali Kota”.
Rieke menambahkan, Pasal 15 PKPU No.8/2024 menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024: “pemenuhan batas usia calon kepala tempat dihitung sejak pelantikan calon terpilih”.
“Jadi yang diatur bukanlah persyaratan usia pencalonan, tapi aturan pelantikan calon terpilih,” kata Rieke.
Rieke melanjutkan, barangkali ketika menghasilkan PKPU No.8/2024, komisioner KPU, khususnya Ketua KPU yang mana lama lupa Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait hierarki PUU kalau menyebabkan PKPU dasar acuannya harus undang-undang, tidak putusan Mahkamah Agung.
“Putusan MK memerintahkan batasan usia calon partisipan kembali ke Pasal 7 huruf e UU Pilkada,” imbuhnya.
