JAKARTA – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted berkapasitas 100 MWp terbesar di area Indonesia resmi beroperasi. Proyek ini mempertegas komitmen Indonesia pada mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.
Proyek ini dikembangkan oleh PT Aruna Hijau Power (PT AHP), yang mana didirikan berhadapan dengan kolaborasi antara PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) serta anak usaha PT PLN (Persero), PT PLN Batam.
Baca Juga: Gandeng Arab Saudi, PLN IP Bangun PLTS Terapung Saguling
PT Aruna Hijau Power (”PT AHP”) meresmikan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted berkapasitas 100 Mwp terbesar pada Indonesia. PT AHP didirikan melawan kolaborasi antara PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) juga PT PLN Batam anak bisnis PT PLN Persero.
Peresmian dilaksanakan pada Rabu (28/8/2024), bertempat di tempat Kawasan Industri Perkotaan Bukit Indah (KBI) Bagian MN Purwakarta Jawa Barat.
Pembangunan PLTS Ground-Mounted 100 MWp merupakan salah satu langkah strategis untuk menggalakkan pengaplikasian energi bersih yang dimaksud lebih besar luas, menurunkan emisi karbon, lalu meningkatkan ketahanan energi nasional.
Dengan kapasitas sebesar ini, PLTS Ground-Mounted 100 Mwp di dalam Kawasan Industri KBI tiada belaka akan memenuhi keinginan energi kawasan sektor lalu sekitarnya, tetapi juga menjadi model keberlanjutan bagi proyek EBT pada seluruh negeri.
Direktur Utama PT AHP Adi Dharmanto mengatakan, pihaknya cengan bangga menyatakan bahwa ketika ini, PLTS 100 MWp sudah pernah beroperasi secara komersial serta mulai memberikan kontribusi nyata pada menggalang sistem kelistrikan di area Kawasan Industri KBI.
“Ini adalah wujud nyata dari komitmen kita semua di menyediakan energi yang mana lebih banyak bersih dan juga berkelanjutan bagi masa depan,” ucap beliau di keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Executive Director Salim Group Axton Salim di sambutannya menyampaikan bahwa proyek ini menggambarkan kemajuan teknologi, perubahan serta semangat kolaborasi yang dimaksud kuat antar berbagai pihak, pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan juga masyarakat.
