Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi lalu Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran terhadap pejabat struktural pada lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama peringkat akademiknya.
Dalam surat itu Fathul mengajukan permohonan agar namanya tak lagi diberi embel-embeli penghargaan profesor ke bagian depan lalu penghargaan akademik pada bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., kemudian Ph.D di semua penulisan dokumen juga korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, serta hasil hukum selain ijazah, transkrip nilai, lalu yang dimaksud setara itu dengan penandatangan rektor yang selama ini ditulis peringkat lengkap, agar dituliskan tanpa gelar kejuaraan berubah jadi ‘Fathul Wahid’,” kata ia pada surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini dijalankan untuk menguatkan atmosfir kolegial di tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini berubah jadi perbincangan dalam media sosial mengingat adanya sebagian politisi yang tersebut mencoba mendapatkan peringkat profesor tidak ada sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa peringkat guru besar yang dimaksud didapatkan beberapa orang politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul beberapa jumlah seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan penghargaan guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya meninjau gelar kejuaraan profesor ini lebih tinggi ke tentang amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita di planet akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang tersebut mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang mana besar itu, kami tiada ingin ada orang, satu di antaranya para politisi serta pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini semata-mata demi sebuah status, tidak sebagai tanggungjawab dan juga amanah,” kata dia.
Fathul prihatin berbagai warga masih mensakralkan peringkat profesor ini. Namun tak peduli proses juga tanggungjawab pada waktu gelar kejuaraan itu sudah ada disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap sanggup mendesakralisasi itu lalu lebih tinggi menekankan peringkat profesor sebagai tanggungjawab kemudian amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor serta akademik yang mana melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tak relevan dicantumkan pada korespondensi atau perihal surat-menyurat juga dokumen lainnya. “Tapi ini belaka pendapat personal saya,” kata dia. “Saya bukan dapat memaksa warga untuk mengikuti, belaka mencoba menjadikan sebagai pergerakan kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
