Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, kemudian Bahasa di dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, kemudian Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Keilmuan Pengetahuan Alam (IPA), Bidang Studi Pengetahuan Sosial (IPS), juga Bahasa dalam jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan di SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang disebutkan dihapus pada SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang dimaksud dapat mempengaruhi jumlah total permintaan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Lingkup Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, sewaktu ini diterapkan dalam sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa hanya yang mana harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu oleh sebab itu sekolah akan datang cenderung menyesuaikan Sumber Daya Orang (SDM) atau guru. “Boleh jadi di mana siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan tidaklah akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan segera memproduksi guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang dimaksud dihindari.

Iman cemas kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang digunakan tidak ada kebagian jam mengajar, teristimewa berpengaruh untuk sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa akibat kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI DKI Jakarta melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas lantaran siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai tambahan fleksibel bagi siswa lantaran bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tidak ada ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.