JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) memang sebenarnya menghadapi dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang tersebut menyetujui draf RUU Pemilihan Kepala Daerah yang disebutkan pada pada waktu rapat pengambilan kebijakan tingkat I sama-sama Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai hadir di rapat Baleg DPR di tempat Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengungkapkan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana melawan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang tersebut baru semata diputuskan Awal Minggu 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang dimaksud perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh sebab itu, PDIP akan mengikuti apa yang digunakan menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 kemudian 29 Agustus ini yang dimaksud memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
