Bisnis

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan ketika ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.

Basuki menjelaskan anggaran yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran dalam IKN dan juga sarana lalu prasarana yang tersebut sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana lalu Kantor Presiden serta Wakil Presiden, 4 komplek gedung perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan juga lain sebagainya.

“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu bukan termasuk pemeliharan lalu pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui pada Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di area IKN yang dimaksud Diganti di area Detik Terakhir

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang tersebut dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan sejumlah anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.

“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk mampu memelihara prasarana yang mana telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, dia memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk pada waktu ini beberapa infrastruktur yang tersebut sudah ada dibangun memang sebenarnya masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas penyelenggaraan infrastruktur dasar dalam IKN yang dimaksud juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.

Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di dalam CPNS 2024, Berminat?

Menurut Basuki, perkembangan infrastruktur dasar di area IKN masih cukup berbagai memerlukan dukungan APBN. Terutama yang digunakan berkaitan dengan pengembangan kawasan dalam KIPP 1B, lalu 1C yang mana kedepannya akan menjadi tempat penanam modal IKN.

“Karena sejumlah pemodal yang mana telah mulai pembangunan, kita merancang jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin bukan hanya sekali di dalam KIPP 1A, tapi juga 1B lalu 1C,” tutup Basuki.

Related Articles

Back to top button