Anies Tuding Pemprov Ibukota Pelit, Hal ini yang dimaksud Dilakukan Pj Kepala daerah Heru Budi
Jakarta – Mantan sekaligus Calon Pengelola Jakarta Anies Baswedan adu argumentasi dengan Pj Pemuka Ibukota Heru Budi Hartono pasca bekas calon presiden itu menuding Pemprov sekarang pelit pada rakyatnya.
Heru Budi, yang digunakan juga pejabat di dalam Istana Kepresidenan, merasa dikambinghitamkan. “Silakan untuk berlaga ke Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya,” kata Heru pada Hari Sabtu malam, 20 Juli 2024.
Pangkal polemik ini adalah pernyataan Anies saat pidato acara pendeklarasian dukungan untuknya dari ormas Kebangkitan Jawara kemudian Pengacara (Bang Japar) ke Gor Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Juli 2024.
“Kami ingin suasana pemerintah provinsi penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang tersebut pelit, bukanlah Pemprov, yang digunakan membatasi khasiat yang diterima oleh warganya,” kata Anies.
“Mari kita sama-sama buktikan. Bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Ibukota Indonesia serta mengatasi kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya progresif tapi warganya tak bahagia,” ujar Anies.
Anies tak menjelaskan apa yang tersebut dimaksud dengan Pemprov pelit.
Menanggapi sanggahan Heru Budi, ia mengatakan, “Rakyat yang tersebut nanti akan menilai.”
“Rakyat yang nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan,” kata Anies pada waktu ditemui di dalam kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024.
Anies menegaskan bahwa dirinya sekarang berfokus pada kesejahteraan warga Jakarta. Oleh sebab itu, ia menafsirkan segala tindakan tanduk pemerintah provinsi DKI Jakarta akan berubah menjadi materi penilaian bagi rakyat.
“Ini kan rute demokrasi yang mana memberikan ruang terhadap komunitas untuk menilai,” ujarnya.
Selama menjabat Pj Kepala daerah Jakarta, Heru memproduksi beberapa orang kebijakan yang tampaknya dinilai Anies sebagai membatasi khasiat yang mana diterima warga.
Kebijakan yang dimaksud ke antaranya:
1. Kartu Ibukota Mahasiswa Unggul (KJMU) juga Kartu DKI Jakarta Pandai (KJP)
Pemerintah DKI melakukan penelitian ulang penerima Kartu jakarta Terampil serta memangkas jumlah total penerima Kartu DKI Jakarta Mahasiswa Unggul. Alasannya, berbagai pendatang mampu yang menerima KPJ lalu KJMU.
Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menentukan penerima faedah dari inisiatif KJP Plus dan juga KJMU, menggunakan sistem Desil. Adapun kategori Desil 1 mencakup individu atau keluarga yang berada di kategori sangat miskin, Desil 2 untuk yang miskin, Desil 3 untuk yang hampir miskin, kemudian Desil 4 untuk yang tersebut rentan miskin.
Di sisi lain, warga yang di antaranya di Desil 5 hingga 10, yang tersebut merupakan kategori mampu secara ekonomi, tidak ada memenuhi prasyarat untuk menerima bantuan sosial biaya sekolah dari acara KJP Plus kemudian KJMU.
Sehingga data penerima KJMU Tahap II Tahun 2023 sebanyak 19.042 siswa dilaksanakan pemadanan oleh Dinas Pendidikan DKI dengan Dinas Sosial DKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbudristek RI, Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Dukcapil), dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dinas Pendidikan Ibukota Indonesia menemukan sekitar 75 ribu siswa usia 6-21 tahun tiada layak menerima Kartu Ibukota Indonesia Terampil (KJP) Plus tahap I tahun 2023. Temuan itu didapat berdasarkan Informasi Terpadu Kepuasan Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022.
“Setelah direalisasikan uji kelayakan juga verifikasi, hasilnya adalah 75.497 siswa tak layak, dikarenakan alamatnya ada yang dimaksud blank (kosong) sebanyak 36 siswa, alamat tidak ada ditemukan sebanyak-banyaknya 22.024 siswa,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Ibukota Purwosusilo dalam Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.
Selain itu, Disdik juga menemukan adanya anggota keluarga PNS/TNI/Polri berjumlah 1.219 siswa, miliki mobil sebanyak 21.462 siswa, mempunyai Skor Jual Barang Pajak (NJOP) di menghadapi Simbol Rupiah 1 miliar berjumlah 1.244 siswa, anak keluarga mampu sebanyak-banyaknya 16.371 siswa, meninggal dunia berjumlah 406 siswa, lalu pindah ke luar DKI Ibukota Indonesia sebanyak-banyaknya 11.867 siswa.
Sebanyak 771 peserta didik tidak ada memenuhi asal dicoret sebagai penerima bantuan sosial Kartu DKI Jakarta Mahasiswa Unggul tahap 1 tahun 2024 dari pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Totalnya berjumlah 771 yang tersebut diperoleh dari pemadanan, sehingga data existing (data yang digunakan ada) tahap 2 tahun 2023 sejumlah 19.042, maka masih tersisa 18.271 penerima KJMU untuk tahap 1 2024,” ujar Purwosusilo pada Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Ibukota Indonesia perihal Evaluasi serta Penerangan terkait KJMU pada Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.
DPRD DKI Ibukota Indonesia memangkas anggaran untuk pemanfaatan Ibukota Indonesia Wifi atau JakWifi pada waktu pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Karena itulah, anggaran JakWifi yang semula diusulkan Mata Uang Rupiah 174 miliar turun besar berubah menjadi cuma Simbol Rupiah 56 miliar.
3. Uang Kartu Lansia Ibukota dari 600 ribu jadi 300 ribu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Ibukota Indonesia Premi Lasari mengutarakan rencana Pemprov DKI memangkas nilai bantuan Kartu Lansia Ibukota Indonesia (KLJ) pada 2023 telah dibahas sejak pertengahan 2022. Hal ini, demi menambah kuota penerima kegunaan dari KLJ.
Dengan penambahan kuota, maka penerima faedah KLJ yang tersebut sebelumnya mendapat Rupiah 600 ribu, sekarang menerima Simbol Rupiah 300 ribu. Walau berlangsung pengurangan nominal, jumlah agregat penerima kegunaan KLJ semakin banyak. Artinya, warga lansia yang dimaksud mulanya bukan mendapatkan bantuan, sekarang sanggup terlibat menerima.
Premi menuturkan pihaknya telah mengkaji dengan matang berdasarkan bermacam unsur pada asas kelayakan. “Berdasarkan kajian kami, dari hasil penelitian, juga tidaklah ada yang tersebut dalam berhadapan dengan Rp300 ribu. Contohnya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) belaka Rp200 ribu, atensi anak yatim yang mana diwujudkan Kemensos Rp200 ribu, Bantuan Sosial Tunai (BST) Wabah Rupiah 300 ribu,” tutur Premi Saat rapat bersatu Komisi E bidang Kemakmuran Sosial DPRD DKI, Juni 2023.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | DESTY LUTHFIANI | TIM TEMPO
Pilihan Editor Biden Mundur dari Pilpres 2024, Ukuran S&P 500 e-Mini Naik
Artikel ini disadur dari Anies Tuding Pemprov Jakarta Pelit, Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Heru Budi
