Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum memunculkan kepastian masalah penanaman modal bagi proyek Ibu Perkotaan Nusantara di melawan IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang tersebut disepakati oleh pemerintah Nusantara dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai ketika ini, belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN walau pemerintah telah menerima beratus-ratus nota kesepahaman (MoU) juga letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ketika menjawab pertanyaan pada rapat bersatu Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang tersebut masuk pada IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal penanam modal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni setelah itu Jokowi mengungkapkan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, telah berazam untuk menginvestasikan modal dalam IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai penanaman modal yang mana beliau maksud. Jokowi berujar kesepakatan penanaman modal akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut dikarenakan belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi pada pidato pada waktu melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan juga Nusantara Botanical Garden, pada IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di dalam Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan penanam modal asing enggan menginvestasikan dananya ke pembangunan IKN. Sejumlah pengamat sudah memberikan tanggapan terkait penggerak penanam modal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan umum Agus Pambagio wajar jikalau pemodal asing enggan masuk ke proyek pembangunan IKN. Menurut dia, pemodal berpandangan bahwa proyek yang disebutkan kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama di berinvestasi adalah tentang imbal hasil.
Imbal hasil pembangunan ekonomi yang disebutkan salah satunya yang tersebut paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi dalam wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab hanya sekali ASN tertentu belaka yang akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada pemodal mau. Kalau infrastruktur tidaklah ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di dalam situ berapa pendatang yang dimaksud akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus untuk media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, ketika ini boleh hanya mengantongi beratus-ratus surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari pemodal asing. Namun, hal itu tidak ada lantas berubah jadi patokan dia akan sejumlah menggarap proyek pembangunan IKN. Pemodal asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi dalam IKN.
“Akhirnya ngaku, bukan ada tuh pemodal (asing) yang mana datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya beliau tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tiada jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang mana menurut Agus krusial lalu menjadi asal-mula penanaman modal asing masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah tentang korupsi. Hal ini kemudian menciptakan kepercayaan pemodal terkikis di mana hendak menaruh modal pada Indonesia.
“Yang penting sekarang pemodal datang, supaya penanam modal datang, jangan palakin mereka, atur yang mana baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan materi baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat dunia usaha Amrullah Hakim pemicu dari pemodal asing di dalam IKN masih ragu mendanai megaproyek yang disebutkan salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang dimaksud cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Negara Indonesia berpote besar untuk menawan investor. Tetapi harus dihadiri oleh dengan kesinambungan pada pemerintahan lalu kepastian hukum.
‘Jadi kita harus menciptakan regulasi secara hukum yang digunakan tiada plin-plan ya, yang dimaksud bukan berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu melindungi stabilitas negara, agar penanam modal asing berminat untuk berinvestasi di IKN.
“Kita harus membuktikan pasca itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Indonesi apakah kita masih dapat melindungi stabilitas ekonomi, urusan politik lalu keamanan, sebelum kita sanggup meyakinkan akan mendapatkan penanaman modal asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara di IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
