Ketergantungan Gas Rusia, Negara UE Nyalakan Alarm Tanda Bahaya

BRUSSEL – Kementerian Daya Austria memberi peringatan tentang risiko besar yang harus dihadapi, dari kebijakan menghentikan impor gas Rusia . Tingginya ketergantungan para anggota Uni Eropa (UE) terhadap gas Rusia, memicu kegelisahan apabila secara secara tiba-tiba harus berhenti mengonsumsi unsur bakar dari negara yang dimaksud terkena sanksi tersebut.
Harga gas Eropa mulai melonjak naik pada pekan lalu seiring ancaman kekurangan pasokan, usai pasukan negara Ukraina meluncurkan serangan lintas batas terhadap Wilayah Kursk Rusia. Salah satu kota yang terkena dampak bentrokan adalah Sudzha, yang mana terletak sekitar 9 km dari perbatasan.
Kota ini adalah rumah bagi stasiun pengukur substansi bakar terakhir tersisa yang beroperasi antara tanah Ukraina lalu Rusia.
“Selama ada ketergantungan pada pasokan gas Rusia, ada risiko besar pada gangguan pasokan kemudian konsekuensi yang tersebut lebih banyak luas,” tulis Kementerian energi Austria pada Mulai Pekan malam, menurut laporan itu.
“Kita harus mengakhiri ketergantungan Austria pada pasokan gas Rusia sesegera mungkin,” katanya.
Wina sejauh ini telah berupaya untuk mengakhiri ketergantungannya selama beberapa dekade pada gas Rusia, sejak dimulainya konflik Ukraina. Namun Austria gagal menemukan pemasok alternatif, sebab impor dari negara lain terbukti sangat jauh tambahan mahal.
Impor gas Rusia Austria mencapai tingkat pra-konflik negara Ukraina tahun lalu, akibat negara itu mengimpor hampir dua kali lipat jumlah agregat gas yang dibutuhkan ekonominya. Pasokan gas Rusia yang digunakan stabil serta peningkatan pengiriman memungkinkan Wina menjadi pengekspor energi bersih untuk pertama kalinya pada 20 tahun.
Awal bulan ini, media melaporkan bahwa koalisi yang tersebut berkuasa pada Austria berjanji akan segera mengakhiri impor gas Rusia pada tahun 2027 sebagai bagian dari perubahan sistem energi negara yang digunakan lebih banyak luas.
Pemerintah Austria diperkirakan akan mempresentasikan road map secara terperinci masalah rencana yang dimaksud menjauhi pemilihan nasional pada 29 September.





