Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Daya dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengutarakan pemerintah sedang mengkaji substansi bakar minyak atau BBM rendah sulfur. pemerintahan mengambil langkah seiring isu polusi yang tersebut semakin lebih tinggi di dalam kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, komponen bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang kesulitan tersebut.
“(BBM) kita sulfur besar sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan sewaktu ditemui wartawan dalam Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar komponen bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan perihal kesiapan lalu ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas nilai material bakar minyak, harganya bisa jadi semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti mengamati dari sisi suplai ada, masyarakat tetap terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa saja dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan penyelenggaraan BBM rendah sulfur, Dadan mengutarakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia menegaskan bukan ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang dimaksud disiapkan pemerintah adalah untuk memverifikasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan memaparkan pemerintah akan masih menyediakan suplai BBM sesuai keperluan masyarakat. Namun oleh sebab itu subsidi BBM selama ini rutin bocor ke kalangan mampu yang tersebut tidaklah berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang layak mendapat Pertalite,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan rapat tentang kebijakan BBM di Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan serta Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga Menteri Koperasi kemudian UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia menyatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario kegiatan yang tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga memohonkan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi kegiatan yang disebutkan lebih banyak dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, disitir dari Antara. Sejalan dengan inisiatif subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.
Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan pihaknya sudah ada miliki Pertamax Turbo serta Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu sudah ada dijual di dalam SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui aplikasi mobile perpesanan untuk Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok substansi BBM rendah sulfur. Sistem baru itu nantinya mulai ada ke tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi terdiri dari unsur bakar solar 50 part per million (ppm).
“Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur,” katanya di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, diambil dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi
