JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman lalu Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog dapat menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan pasti dari anggaran yang dimaksud ditekan tersebut.
“Sekarang anda tiada tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Peluang Usaha Pariwisata kemudian Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa jadi menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah keseluruhan item atau komoditas yang dimaksud tersedia di dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang dimaksud telah melakukan registrasi di area Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa otoritas (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan lapangan usaha berdasarkan total item yang dimaksud terdaftar dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu sektor policy yang dimaksud nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog juga kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah nomor yang dimaksud kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada sanggup bikin bidang policy kita’ jadi item apa cuma dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang dimaksud kita bangun industrinya supaya itu betul-betul dia captive market di dalam pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah dapat mengurangi tindakan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini mampu dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang dirilis pada Maret 2024 lalu, perkara anomali biaya bisa jadi terpantau. Sehingga, pihak tertentu tak dapat melakukan kecurangan yang dimaksud merugikan negara.
