JAKARTA – Menjadi hal yang mana wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan mempunyai power serta semata-mata orang biasa pasca tidak ada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada kegiatan Rakyat Bersuara pada iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang setelahnya 20 Oktober Pak Jokowi bukan punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang digunakan mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya bergabung bertanggung jawab menghadapi beragam fenomena yang dimaksud terjadi menjauhi lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengawasi ada sesuatu yang tersebut enggak beres di area negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang tersebut bersatu Pak Jokowi selama 9 tahun lebih banyak itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidak ada menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini dengan Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang paling berbagai korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang tersebut tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang tersebut telah dilakukan diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang digunakan diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tidak ada menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu semata-mata dari lima orang saja, Rp440 triliun balik pada waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang mana normal bila Jokowi tiada lagi mempunyai kekuasaan setelahnya purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang tersebut kita hormati ketika beliau tiada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang digunakan kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
