JAKARTA – Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam telah lama melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor merekan oleh sebab itu takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Pusat Kota yang tersebut bertanggung jawab menghadapi kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang disebutkan bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, meskipun hingga ketika ini belum diinformasikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada program juga risiko spionase” sebagai alasan utama langkah tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang digunakan aman bagi peretas, penjahat dunia maya, lalu pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat pada Rusia, kantor pusatnya pada masa kini berlokasi di tempat Dubai kemudian perusahaan yang disebutkan resmi terdaftar di area Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain di tempat Belanda belum memberlakukan larangan mirip terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China sebab perasaan khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia lalu spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap pada waktu lima tahun.
