Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidaklah ada pembatasan pembelian komponen bakar minyak atau BBM bersubsidi.
“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga pada waktu ditemui dalam Kantor Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Airlangga mengungkapkan pemerintah masih mempersiapkan skenario kegiatan yang mana kemudian akan datang dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hingga sejauh ini, Airlangga memohonkan para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar kegiatan dapat tepat sasaran. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.
Airlangga hari ini mengadakan pertandingan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan juga Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi juga UKM Teten Masduki, serta Menteri Daya kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Menteri KKP mengemukakan penghadapan yang dimaksud mendiskusikan perihal kebijakan BBM. Dia pun mengumumkan tak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi memaparkan sejauh ini pemerintah belum mengeksplorasi tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Jokowi saat ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.
Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Area Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengemukakan pemerintah memiliki target pengetatan pengaplikasian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengempiskan jumlah total penyaluran subsidi terhadap penduduk yang tersebut tak berhak.
Pernyataan itu Luhut komunikasikan saat mengeksplorasi permasalahan pemanfaatan BBM yang tersebut berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.
Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk menyokong alternatif alternatif bensin melalui bioetanol.
ANTARA
Artikel ini disadur dari Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi






