JAKARTA – Angin segar yang mana dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 pada waktu mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan dapat mengupayakan kemampuan kelas menengah di dalam sektor konsumsi, khususnya di area bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Programmer Perumahan lalu Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga ketika ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa saja terlaksana. Kami sudah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang benar belum ada kejelasan. Jadinya belum dapat akad kredit juga realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukanlah janji manis oleh sebab itu kita pengembang rumah subsidi, serta khususnya yang tegabung pada APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, dalam penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tersebut tinggal hitungan bulan ini, bisa jadi menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait inisiatif pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai inisiatif yang selama ini sudah ada baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menghasilkan pengembang lebih lanjut berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya akibat berbagai pengembang mempunyai kewajiban pembayaran di dalam perbankan yang tak bisa jadi ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang pada waktu ini berbagai yang menganggur sebab tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya dikarenakan di konstruksi properti atau perumahan, terus-menerus menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor bidang yang digunakan juga akan bergerak jikalau ada konstruksi perumahan.
“Tak hanya saja itu, publik rakyat berpenghasilan rendah (MBR) yang mana menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.
