JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengatur talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan dalam Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih banyak pada format ideal hubungan lapangan usaha yang dimaksud berkeadilan dalam Indonesia, teristimewa di konteks peraturan perundang-undangan yang digunakan mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang disebutkan Wakil Ketua Lingkup Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, juga Dekan Fakultas Perekonomian serta Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS miliki komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang tersebut dianggap tak adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di dalam garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan otoritas yang mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan di area Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang mana terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, oleh sebab itu negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan lalu mencari solusi dengan terkait permasalahan hubungan industrial di tempat Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif pada upaya mewujudkan hubungan sektor yang tambahan adil serta seimbang di tempat masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan bidang yang tersebut dirasakan oleh sejumlah pekerja dalam Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang digunakan bisa saja menjamin bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk memverifikasi bahwa pendapat pekerja didengar lalu hak-hak merek dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di area mana pekerja bukan hanya sekali menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang mana berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, perekonomian yang mana kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang tersebut sehat, di area mana tiada ada pihak yang merasa dirugikan.
