Nasional

PKB Go Public, Cak Imin Beberkan perihal Transisi Kepemimpinan

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB akan terbuka untuk kelompok mana pun selama lima tahun ke depan. Bukan semata-mata untuk kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

“Lima tahun ke depan ini PKB bukan semata-mata untuk Nahdlatul Ulama tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Mingguan (8/9/2024).

Cak Imin menyiratkan kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya mengawasi partai tersebut. Ia mengaku berada dalam mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai kebijakan pemerintah yang lebih banyak terbuka juga melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.

“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.

Pernyataan yang dimaksud disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Gus Muhaimin mengaku bersyukur menghadapi dukungan yang diberikan pemerintah untuk PKB. Di sisi lain, beliau menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang digunakan harus dijalankan.

“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah ada harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.

Dia menambahkan, ini amanat dan juga tanggung jawab yang mana cukup berat. Menurut Cak Imin, beban berat yang disebutkan adalah mengupayakan agar PKB tak lagi dianggap sebagai partai kebijakan pemerintah untuk golongan tertentu. Dia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di area tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.

“5 tahun ke depan ini era PKB go public, tidaklah cuma milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum lalu HAM sudah pernah melakukan penandatanganan surat tindakan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar yang dimaksud memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.

Muktamar PKB pada Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang mana terjadi antara PKB dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Related Articles

Back to top button