Jakarta – Penjabat (Pj) Pengelola DKI Ibukota Indonesia Heru Budi Hartono mempertimbangkan permintaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak untuk mengangkat semua guru honorer ke kontrak kerja individu (KKI).
Heru menyatakan pada waktu ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan. “Ini yang mana nanti saya minta Kepala Disdik koordinasi dengan Sekda (bahas anggaran). Tentu dengan persetujuan DPRD,” kata Heru usai rapat paripurna pada Kantor DPRD DKI DKI Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.
Pertimbangannya menurut Heru harus segera diproses lantaran akan lebih banyak baik apabila semua guru honorer diangkat pada 2024 ini. Sebelumnya, pembahasan itu telah terjadi dilaksanakan pada 20 Juli 2024. Heru menyelenggarakan rapat bersatu Dinas Pendidikan untuk memutuskan memberi wadah untuk 4.127 guru honorer membuka pendaftaran Dapodik pada 2024 ini. Selain itu Pemprov membuka 1.700 kuota KKI.
“Kemarin kan kami lihat anggarannya 1.700 (kuota). Tapi usulan hari ini saya juga berpikir seperti itu (mengangkat semua guru honorer). Tapi mekanisme tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui,” kata Heru.
Sebelumnya, Jhonny memohon semua guru honorer harus diangkat KKI oleh sebab itu APBD DKI DKI Jakarta sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Jika guru honorer digaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) maka masih cukup. UMP DKI Ibukota Indonesia ketika ini sekitar Simbol Rupiah 5,06 juta. Pertimbangannya, guru honorer ketika ini hanya sekali digaji ada yang digunakan Mata Uang Rupiah 300 ribu, Simbol Rupiah 500 ribu atau berbeda-beda tergantung kebaikan kepala sekolah.
“Kita lihat prosesnya ya, lebih besar baik seperti itu,” tuturnya.
Saat ditanya berapakah kisaran pendapatan guru KKI. Heru memohon menanyakan ke Dinas Pendidikan apakah penggajian sesuai UMP.
“Nah itu teknis tanya serupa Dinas Pendidikan sesuai UMP,” tuturnya.
Sebelumnya, Jhonny memohonkan langkah-langkah pengangkatan guru honorer kontrak kerja individu (KKI) nantinya tiada usah melalui tes yang tersebut panjang. Sebab, kata Jhonny, mereka telah terbukti mengajar bertahun-tahun.
“Enggak usah, ngapain tes. Mereka telah ngajar kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar sudah ada punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.
Dia mengemukakan itu merespons perihal rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang mana terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.
Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal jumlah keseluruhan guru honorer pada Ibukota pada waktu ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta mengambil bagian mendaftar Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.
Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, sebab anggaran pendapatan serta belanja area atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jikalau penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP DKI Jakarta ketika ini sekitar Rupiah 5, 06 juta. Alasan Jhonny mengajukan permohonan semua guru honorer diangkat dengan segera akibat akan berjalan penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang mana pensiun juga banyak.
“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Rupiah 81,7 triliun. Hal ini tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.
Sejauh ini sepengetahuan Jhonny, APBD DKI DKI Jakarta dominan dihabiskan untuk sektor kebugaran juga pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah mampu dialokasikan untuk menangguhkan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru DKI Jakarta ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang digunakan Rupiah 300 ribu, Rupiah 500 ribu, Rupiah 1 jt atau Simbol Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI DKI Jakarta seharusnya berubah menjadi teladan yang dimaksud baik untuk area lain oleh sebab itu APBD-nya tertinggi, sehingga harus dihadiri oleh dengan kesejahteraan guru yang digunakan terjamin. “Jadi memang benar kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI
