JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meyakinkan pembentukan kelompok likuidasi untuk membubarkan PT Jiwasraya (Persero) dilaksanakan pada September 2024. Adapun, target likuidasi perseroan pun dijalankan bulan ini
“Dalam proses, targetnya bulan ini kita terbentuk pasukan likuidasi,” ujar pria yang tersebut akrab Tiko, di area Gedung DPR, Mulai Pekan (2/9/2024).
Sebagai tahapan, Kementerian BUMN kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sedang mengkaji beberapa poin penting ihwal pembubaran Jiwasraya.
“Kami sedang diskusi dengan OJK akibat likuidasi Jiwasraya ini beda dengan pengadilan niaga seperti yang mana lain ya,” paparnya.
Baca Juga: Penyelewengan Jiwasraya Hampir Rp50 Triliun, Siklus Depan Dibubarkan
Perihal aset perseroan, pemegang saham akan menyerahkan untuk kelompok likuidasi. Di mana, kelompok akan mengatur mengenai pembagian hasil pemasaran aset perusahaan. Misalnya terhadap pemegang polis yang mana menolak dipindahkan ke IFG Life hingga partisipan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.
“Jadi nanti akan dibentuk kelompok likuidasi, nanti kelompok likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil perdagangan aset, apakah terhadap perkembangan polis, apakah juga dari untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya,” beber dia.
Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melintasi beberapa tahapan terlebih dahulu. Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci tahapan yang dimaksud, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.
“Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, juga proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang tersebut berlaku saja, intinya begitu,” ujar Mahelan ketika ditemui di dalam Kementerian BUMN.
Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Perkara Jiwasraya Rampung di area Semester I/2024
Dia memastikan, likuidasi Jiwasraya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Korporasi Asuransi Syariah, Korporasi Reasuransi, Dan Organisasi Reasuransi Syariah.
