JAKARTA – Pengurus Pusat Aksi Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti tindakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tak menyertakan hijab di standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai langkah yang disebutkan merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di area akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Area Ketahanan Nasional serta Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi pada keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, di Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, kemudian Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidaklah menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi lantaran Paskibraka putri yang tersebut mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari wilayah terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat langkah tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta menyetujui secara resmi surat persetujuan untuk menaati aturan dan juga standar yang mana telah dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia memiliki putra bangsa terbaik yang mana menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya serta keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang mana dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan warga yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh oleh sebab itu itu, ia mengajukan permohonan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang dimaksud bisa saja merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
