DKI Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sarah Firdausi mengemukakan penyelenggaraan infrastruktur diperlukan diarahkan untuk mencapai ketahanan pangan atau food security.
Menurutnya, hal ini penting mengingat nilai pangan pada tanah air masih terbilang tinggi serta relatif tidaklah terjangkau oleh sebagian kalangan.
"Selain menghubungkan antarwilayah di dalam Indonesia, perkembangan infrastruktur idealnya sanggup menggalang tercapainya ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur harus berubah jadi nilai tambah untuk memudahkan distribusi sehingga akses juga ketersediaan pangan dapat meningkat," ujar Sarah melalui pernyataan pada Jakarta, Rabu.
Selain tantangan inovasi iklim yang pada saat ini semakin dirasakan, kata Sarah, sektor pertanian juga dihadapkan pada luasnya wilayah Tanah Air yang berakibat pada biaya distribusi yang tersebut tinggi.
Biaya logistik pangan ini juga nantinya dibebankan pada konsumen. Alhasil, nilai pangan di dalam tingkat konsumen bermetamorfosis menjadi lebih besar mahal.
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dalam ASEAN misalnya, ongkos logistik ke Nusantara terbilang sangat mahal, yakni sebesar 24 persen dari total hasil domestik bruto (PDB). Sementara Negara Malaysia berkisar 13 persen kemudian Singapura belaka 8 persen dari total PDB.
Selain nilai logistik yang mana mahal, kenaikan harga jual unsur bakar minyak beberapa waktu sesudah itu menambah kompleksitas distribusi pangan.
Daerah-daerah yang digunakan terpencil dari sentra produksi pangan membutuhkan biaya transportasi yang digunakan lebih lanjut besar dibandingkan dengan yang mana letaknya relatif dekat dengan sentra produksi pangan.
Ditambah dengan unsur lain, seperti kenaikan nilai pupuk, ketersediaan pangan bermetamorfosis menjadi semakin sulit serta nilai yang mana harus ditanggung konsumen akan semakin tinggi.
Oleh lantaran itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan tarif dan juga ketersediaan komoditas pangan ke seluruh wilayah Indonesia.
Sarah menyampaikan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menyokong terciptanya jalur distribusi unsur pangan yang tambahan efisien.
Penyediaan jenis infrastruktur yang dimaksud tepat akan menciptakan jalur distribusi pangan yang digunakan efisien antar daerah. Komoditas lokal maupun impor akan dapat didistribusikan secara merata ke bermacam area di tanah air.
Hal inilah yang digunakan akan berdampak pada kestabilan tarif komoditas pangan juga juga ketersediaannya.
Selain itu, lanjut Sarah, penyelenggaraan infrastruktur juga harus diarahkan untuk membantu terintegrasinya Nusantara dengan perdagangan internasional.
Tidak belaka menggalakkan ekspor, Indonesia juga harus siap mengimpor komoditas, baik pangan maupun substansi baku, untuk meningkatkan efisiensi juga keterjangkauan harga.
Dengan mengikuti mekanisme tersebut, Nusantara akan berubah menjadi semakin kompetitif di bidang ekspor lalu impor. Harga barang serta komoditas juga akan mengikuti mekanisme internasional sehingga tidak ada ada lagi pihak yang tersebut bisa saja memonopoli suatu barang atau komoditas tertentu.
"Dengan semakin mudahnya barang atau komoditas masuk kemudian pergi dari ke juga dari Indonesia, nilai tukar barang dan juga komoditas yang dimaksud akan semakin terjangkau. Hal ini tentu berdampak positif yaitu komunitas dapat memenuhi kebutuhannya dengan komoditas berkualitas dengan nilai terjangkau kemudian hal ini juga memacu semakin berkembangnya suatu kawasan," kata Sarah.
Pembangunan infrastruktur yang digunakan berorientasi untuk ketahanan pangan juga akan membuka prospek pembangunan ekonomi dikarenakan kesiapan infrastruktur merupakan salah satu hal yang tersebut diperhatikan oleh calon penanam modal.
CIPS pun mengupayakan pemerintah untuk menciptakan jalur distribusi barang lalu komoditas, di hal ini adalah pangan lokal maupun impor, melalui penyelenggaraan infrastruktur yang tersebut sedang dilaksanakan.
Artikel ini disadur dari CIPS: Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk ketahanan pangan
