Indonesia Baru Menggunakan 11% dari Potensial Panas Bumi, Jokowi Bilang Begini

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan pengembangan peluang energi panas bumi dalam Indonesia yang mana seakan berjalan dalam tempat. Bahkan diakuinya, sejak 1980-an, baru sekitar 2.600 megawatt (MW) panas bumi atau sekitar 11 persen yang tersebut digarap oleh Indonesia
Menurutnya, hitungan yang disebutkan sangat kecil sekali dibandingkan total kemungkinan panas bumi yang digunakan ada di area Indonesia yaitu sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total prospek panas bumi di dalam dunia.
“Geothermal itu ada 24.000 megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11 persen, 11 persen berarti belaka 2.600 MW, itu kecil sekali,” jelas Jokowi ketika membuka acara The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 dalam Ibukota Indonesia Convention Center, Rabu (18/9/2024).
Jokowi pun mengklaim, telah banyak sekali pemodal yang dimaksud mengantri untuk bergabung menggarap energi panas bumi di tempat Indonesia. Namun, perizinan yang tersebut panjang lalu banyak prosesnya menghambat pengembangan panas bumi dalam Indonesia.
“Padahal yang mana ngantri pengen menggunakan berbagai sekali. Ada apa ya tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan, saya rasa itu,” tegasnya.
Apalagi Jokowi mengetahui bahwa, dibutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun sendiri untuk mengurus izin sebuah proyek pembangkit listrik panas bumi. Mulai dari Amdal dan juga lain-lain, belum lagi urusan eksplorasi yang tersebut memakan waktu. Jokowi sempat berkelakar bila dirinya yang mana menjadi pemodal kemungkinan besar tiada akan kuat.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta-minta agar Kementerian ESDM mampu membenahi permasalahan perizinan ini, kalau bisa jadi dipermudah jangan sampai 6 tahun pengurusannya.
“Perizinan di tempat kita itu kan masih banyak. Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahun, belum izin izin yang mana lainnya.Kalau mengawaitu pembangunan dapat 5-6 tahun, kalau pemodal nggak sabar nggak kemungkinan besar mau mengerjakan. Kalau saya nggak kuat saya, meskipun banyak yang mana komunikasikan saya sabar tapi nunggu 6 tahun ndak kuat saya,” pungkasnya.






