Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

INFO NASIONAL –

Catatan Ketua MPR RI

Pendidikan yang tersebut Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum institusi belajar itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak kemudian remaja untuk memilih dan juga mendirikan komptensi menyongsong masa depan mereka. Karena itu, muatan kurikulum institusi belajar idealnya berpijak pada tuntutan serta permintaan zaman, agar anak serta remaja usia sekolah tidaklah tersesat pada berada dalam roda pembaharuan yang mana terus berputar. Sangat disayangkan bahwa peran pemerintah menghantarkan lalu menuntun generasi muda beradaptasi dengan inovasi zaman terbilang sangat minimalis.

Respons bola sekolah nasional terhadap inovasi zaman belum signifikan. Bahkan, sebagian praktisi kemudian pengamat lembaga pendidikan telah sampai pada penilaian bahwa bola sekolah nasional bukan dan juga belum bertransformasi mengikuti perubahan. Orientasi serta muatan kurikulum institusi belajar yang dimaksud ditawarkan pemerintah nyaris belum menyentuh keinginan anak didik untuk beradaptasi dengan perubahan. Padahal, roda pembaharuan terus berputar dengan cepat.

Industri 4.0 atau otomasi kemudian pertukaran data terkini pada teknologi pabrik menjadi contoh pembaharuan yang terus berproses. Belum berhenti sampai pada situ, komunitas global sekarang bersiap menapaki era Society 5.0, sebuah konsep tentang metamorfosis sosial lalu dunia usaha pada saat manusia lebih besar mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi ragam kebutuhan. Bahkan, hari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun tampak semakin progresif, utamanya pada otomasi tugas atau pekerjaan rutin hingga analisis data yang digunakan akurasinya tak diragukan lagi. 

Era Industri 4.0, pemanfaatan Teknologi AI dan juga Sosciety 5.0 sejauh ini belaka berubah menjadi perhatian juga tema obrolan segelintir komunitas. Sangat memprihatikan sebab muatan inovasi zaman itu belum dijadikan tema prioritas oleh dunia institusi belajar nasional. Padahal globus juga sistem lembaga pendidikan punya kewajiban moral untuk memberi pamahaman sekaligus menghantarkan anak lalu remaja mengenal serta beradaptasi dengan SEMUA inovasi itu, agar generasi muda Nusantara tiada tersesat di berada dalam roda pembaharuan yang mana terus berputar.

Sudah menjadi pemahaman dengan bahwa modernisasi akan terus tereskalasi akibat teknologi terus berkembang. Perubahan atau digitalisasi sejatinya tidak ada baru bagi komunitas kebanyakan. Sebab, sejak memasuki dasawarsa 90-an hingga awal dekade 2.000-an, masyarakat Indonesia telah mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet dan juga ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Efisiensi juga efektivitas berbicara juga pola kerja terus berevolusi bermetamorfosis menjadi  semakin cepat. Eskalasi juga evolusi itu  telah mengubah dinamika hidup penduduk pada berubah-ubah aspek sebagai penanda pembaharuan zaman.  Dunia sekolah pun bermetamorfosis menjadi bagian tak terpisah dari arus pembaharuan itu.

Namun, warga mengamati bahwa bola lembaga pendidikan nasional belum memperlihatkan inovasi signifikan seturut keinginan zaman. Memang, pemerintah pasti memahami bervariasi konsekuensi dari pembaharuan itu. Sayangnya, respons terhadap ragam inovasi itu terbilang lamban kemudian juga minimalis.   Komunitas semata-mata tahu bahwa cuma kurikulum lembaga pendidikan yang tersebut terus berubah-ubah. Sekitar enam tahun setelahnya reformasi 1998, Kurikulum 1994 yang mana padat materi diganti dengan kurikulum 2004 berbasis kompetensi. 

Dua tahun setelahnya, diperkenalkan Kurikulum Derajat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang digunakan  memberi kebebasan terhadap sekolah menyusun kurikulum sesuai permintaan dan juga kemungkinan lokal. KTSP kemudian diganti dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang mana memberi tekanan pada lembaga pendidikan karakter, pengembangan kompetensi abad 21, kemudian pembelajaran berbasis proyek. K-13 kemudian diganti lagi pada tahun 2020, dengan Kurikulum Merdeka yang dimaksud memuat inisiatif Merdeka Belajar.

Tetapi, muatan kurikulum lembaga pendidikan yang dimaksud terus diubah-ubah itu sebanding sekali bukan responsif dengan permintaan anak serta remaja era terkini. Dinamika hidup keseharian khalayak muda era sekarang melekat pada akses Internet, teknologi digital, juga AI. eksekutif yang dimaksud mengatur beragam aspek institusi belajar nasional terkesan sangat lambat merespons berubah-ubah konsekuensi inovasi di dalam era digital sekarang. Muatan kurikulum yang dimaksud juga setiap saat berubah itu menyebabkan anak juga remaja menghadapi ketikdakpastian untuk menetapkan minat dan juga memulai pembangunan kompetensi mereka.  

Digitalisasi pada berubah-ubah aspek keberadaan sudah ada barang tentu menghadirkan tantangan baru yang tersebut cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar di globus pendidikan. Para ahli sudah ada berkali-kali mengingatkan bahwa karakter lalu  kebutuhan siswa era terkini pasti berbeda dengan siswa generasi terdahulu. Melek teknologi berubah menjadi ciri utama pada Gen-Z lalu Generasi Alpha. Konsekuensinya, komunitas pendidik atau guru pun harus lebih lanjut melek teknologi agar dapat menjawab permintaan siswa.

Sayangnya, upaya meningkatkan kompentensi digital  komunitas pendidik pun sangat lamban dengan jumlah agregat yang dimaksud minim untuk memberi pemahaman digital pada puluhan jt anak serta remaja. Pada periode 2023-2024, total pelajar ke Nusantara mencapai 53,14 jt siswa, kemudian 24,04 jt pada antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD).  Dalam sebuah kesempatan dalam bulan Mei 2023, manusia pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total total guru pada Indonesia, baru 40 persen yang mana melek Teknologi Berita lalu Komunikasi (TIK).

Dan,  60 persen sisanya digambarkan masih gagap dengan pembaharuan di dalam era digital sekarang. Boleh jadi, aspek ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak serta remaja di dalam Indonesia, tergolong rendah. Setiap 2023, jumlah total guru berserfikat pendidik mencapai 1.274.486 guru, turun dari 2019 yang digunakan jumlahnya 1.392.155 guru.

Seturut tuntutan zaman, Nusantara sudah ada pasti akan terus bertransformasi pada era digitalisasi yang digunakan telah menyentuh beraneka aspek keberadaan masyarakat. Konsekuensinya, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital pasti akan sangat besar untuk memenuhi permintaan dunia usaha digital Indonesia yang terus bertumbuh. Misalnya, pekerja yang kompeten pada teknologi informasi, data analytics,  hingga AI. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, pun idealnya segera bertransformasi dengan menjadi motor pembaharuan paradigma di bola lembaga pendidikan nasional.

Patut diingat juga digarisbawahi fakta tentang hampir 10 jt Gen-Z yang dimaksud sudah ada tersesat dalam berada dalam pembaharuan sekarang. Mereka tersesat, dikarenakan ilmu pengetahuan yang digunakan merekan pelajari dari kurikulum ketika ini tak sesuai keinginan era digitalisasi sekarang. Menyedihkan, oleh sebab itu merek harus menyandang status penganggur juga tidaklah bisa jadi melanjutkan pendidikannya. Agar tidak ada bermetamorfosis menjadi beban negara di dalam kemudian hari, pemerintah hendaknya pro berpartisipasi memberi solusi bagi 10 jt Gen-Z yang tidak ada bekerja kemudian tidak ada bersekolah itu.

Kemendikbud pun diharapkan lebih banyak agresif pada menanggapi keperluan negara akan talenta digital (digital talent). Dari bermacam studi kemudian laporan, sudah ada dimunculkan beberapa perkiraan tentang permintaan Negara Indonesia akan digital talent. Bank Global pada tahun 2019 memperkirakan Indonesi butuh sekitar sembilan (9) jt tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Sedangkan McKinsey & Company pada 2019 juga mengingatkan, hingga 2025, Indonesi akan butuh tambahan per tahunnya sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk melayani pertumbuhan ekonomi digital.

Pada tahun 2020, Negara Indonesia ICT Institute memperkirakan, permintaan Tanah Air akan pekerja dengan ketrampilan digital mencapai satu (1) jt pemukim pada tahun 2024. Sedangkan Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Nusantara butuh tak kurang dari Sembilan (9) jt digital talent pada 15 tahun ke depan. Idealnya, Kemendikbud bisa saja menyediakan kemudian memberi akses seluas-luas terhadap anak serta remaja untuk bisa saja mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Negara Indonesia ada di pundak anak dan juga remaja pada waktu ini. 

Sejak 2019, negara telah melaksanakan kewajibannya menggalang sektor institusi belajar nasional dengan alokasi anggaran 20 persen dari total nilai APBN. Artinya, telah ribuan triliun dana APBN dialokasikan untuk menguatkan sektor pendidikan. Perkuatan itu akan terus berlanjut dengan dana beratus-ratus triliun per tahunnya ke waktu-waktu mendatang. Selain Kemendikbud dan juga Kementerian Agama, anggaran institusi belajar yang tersebut besar itu pun dialokasikan ke 22 kementerian/lembaga lainnya. 

Dengan besarnya kekuatan itu, bumi institusi belajar nasional mestinya mampu bertransformasi demi masa depan anak dan juga remaja. Sebab, berubah menjadi kewajiban moral pemerintahan untuk menuntun lalu menghantarkan anak dan juga remaja Negara Indonesia beradaptasi dengan perubahan. Jangan lagi membiarkan khalayak muda Negara Indonesia tersesat pada berada dalam keberlanjutan perputaran roda inovasi zaman.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas
Trisakti kemudian Universitas
Pertahanan RI (UNHAN)

(*)

Artikel ini disadur dari Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman