JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan tentang pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka yang dimaksud turun mendadak dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang dimaksud menurutnya hal yang digunakan biasa di transisi pemerintahan. Basuki menyinggung persoalan pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga belaka Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menyingkap file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal terhadap Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki pada waktu ditemui di area kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN pada 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut beliau penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dijalankan oleh pemerintahan untuk memberikan ruang fiskal yang digunakan tambahan luas untuk Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan acara prioritasnya.
Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih merupakan pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud bisa saja ditambah, tergantung arah acara presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, kemudian Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang mana disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebut tersebar di tempat seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar pada seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, konstruksi jalan tol akan jarak jauh lebih besar kecil dari jikalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 penyelenggaraan jalan tol yang mana dilaksanakan menggunakan APBN totalnya semata-mata 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih tinggi banyak ada dukungan pembangunan yang mana akan dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan kemudian jembatan juga akan segera menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi juga perkembangan jembatan.
