JAKARTA – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masalah pemilihan kepala daerah resmi disahkan. PKPU ini disahkan pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada hari ini, Akhir Pekan (25/8/2024).
Sehingga, PKPU pemilihan kepala daerah ini menggunakan Putusan MK Nomor 60 kemudian 70. “Apakah bisa jadi kita setuju? Setuju?” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh anggota Komisi II kemudian partisipan rapat segera setuju.
Menteri Hukum juga Hak Asasi Orang (Menkumham) Supratman Andi Agtas pun menegaskan pembaharuan PKPU ini akan segera diundangkan. “Ini adalah jaminan bahwa insya Allah kemungkinan besar secepat mungkin saja pembaharuan PKPU itu akan kami harmonisasi serta selanjutnya pada kesempatan pertama untuk segera diundangkan,” tegasnya.
Berikut isi Putusan MK termuat pada inovasi dalam Pasal 11 lalu Pasal 14:
Pasal 11
(1) Partai Politik Anggota Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Anggota pemilihan raya dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila sudah pernah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan kata-kata sah pada pemilihan raya anggota DPRD dalam wilayah yang mana bersangkutan dengan ketentuan:
a. Untuk mengusulkan calon gubernur dan juga calon duta gubernur:
1) Provinsi dengan jumlah agregat penduduk yang digunakan termuat pada daftar pemilih tetap memperlihatkan sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Anggota pemilihan atau Gabungan Partai Politik Audien pemilihan raya harus memeroleh pendapat sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di tempat provinsi tersebut;
