JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) meminta-minta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk membubarkan muktamar tandingan PKB. Ia menegaskan, Muktamar PKB yang digunakan legal dijalankan di area Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Permintaan itu dilontarkan Cak Imin merespons wacana muktamar tandingan yang dimaksud dilontarkan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf ketika berkunjung ke Ponpes Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, Selasa (13/8/2024).
“Muktamar cuma ada 1 di area Bali,” kata Cak Imin pada waktu ditemui dalam Ponpes Daarul Rahman, DKI Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Kendati ada yang dimaksud mengatasnamakan Muktamar PKB selain dalam Bali, Cak Imin menyatakan itu ilegal. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI ini memohon Kapolri untuk tegas membubarkan muktamar itu.
“Kalau ada orang yang mana berhadapan dengan namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol,” tegas Cak Imin.
Cak Imin menegaskan, PKB di dalam bawah kepemimpinannya sudah sah diakui negara. Ia pun menggambarkan dirinya yang dimaksud bisa jadi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mana dapat menjabat Wakil Ketua MPR RI.
“Karena kami sebagai parpol yang digunakan sah, dilindungi UU berdasarkan UU Parpol. Saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum,” terang Cak Imin.
“Kalau ada yang tersebut atasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan,” tandas Cak Imin.
