PARA akan datang calon kandidat yang digunakan hendak berlaga di area kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah mendaftar serta bersiap menanti pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran akan calon yang tersebut ibarat di drama disebut prolog (pembukaan) sudah ada terasa penuh intrik kemudian pergolakan batin yang mengaduk-aduk emosi kemudian perasaan.
baca juga: Penyebab Kalangan Selebritis Pede Maju pemilihan gubernur 2024
Di injury time penutupan pendaftaran, bahkan masih ada manuver-manuver tak terduga yang mana menghasilkan rakyat Tanah Air terhentak, cemas, was-was, galau, serta bertanya-tanya. Siapa-siapa akan segera calon kandidat yang mana akan tampil, juga cerita seru macam apa pula yang akan merekan tampilkan?
Paling mengejutkan ketika nama Anies Rasyid Baswedan tidak ada jadi didaftarkan sebagai calon kandidat di tempat Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, lalu malah santer disebut akan berlaga di dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat (Jabar). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan diusung PDIP, walaupun pada ending-nya yang tersebut bersangkutan menyatakan bukan jadi maju.
“Kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk bergabung pada kontestasi Pilgub Jawa Barat, kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini. Tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami menetapkan untuk tak mengikuti kontestasi pada Jawa Barat,” kata Anies melalui siaran YouTube-nya, hari terakhir pekan (30/8/2024).
Patut disadari, mulanya tahapan pemilihan kepala daerah seperti akan segera distorsi dikarenakan sejumlah partai urusan politik (parpol) yang digunakan tak dapat mengusung jagoannya tanpa berkoalisi, bahkan diprediksi akan banyak calon tunggal yang akan datang bertarung dengan kotak kosong. Namun berkat PKPU No 10/2024 membuka ruang lebih tinggi luas bagi parpol untuk mengusung jagoannya tanpa harus berkoalisi.
Secara spesifik, ada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana diakomodasi PKPU Nomor 10/2024 yang tertuang pada Pasal 11 dan juga 15. Pasal 11 mengatur tentang persentase dukungan parpol terhadap pasangan calon (paslon) disesuaikan dengan jumlah agregat Daftar Pemilih Tetap (DPT), sedangkan Pasal 15 memuat aturan terkait ketentuan usai akan calon kepala wilayah (Bacakada) dihitung ketika penetapan.
Dalam Pasal 15, dijelaskan untuk kontestan pilkada 2024 tingkat provinsi, minimal harus berusia 30 tahun pada waktu penetapan. PKPU ini sekaligus mengubur mimpi Kaesang Pengareb yang tersebut digadang-gadang progresif sebagai calon gubernur Jawa Tengah (Jateng), sebab usianya masih 29 tahun ketika penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.
Yang paling krusial adalah aturan pada pasal 11. Di mana pasal ini memberikan kesempatan parpol yang tersebut memperoleh 6,5 persen kata-kata sah pada pemilihan raya Legislatif DPRD 2024, untuk mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Di DKI Jakarta misalnya, Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya dapat semata disertai delapan pasangan calon dari delapan Parpol berbeda, dikarenakan perolehan pendapat sah delapan parpol pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Ibukota Indonesia di dalam berhadapan dengan 7,5 persen (sesuai PKPU terbaru).
baca juga: Diaspora Indonesia Berharap pemilihan kepala daerah 2024 Berlangsung Demokratis
