JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan beberapa strategi untuk menyokong perkembangan makro kegiatan ekonomi nasional di area 2025. Mesin perkembangan ekonomi 2025 lainnya di area antaranya, membuka pangsa baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi kegiatan strategi nasional (PSN), Kawasan Sektor Bisnis Khusus (KEK).
Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Perekonomian juga Pembangunan (OECD) dan juga aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif juga progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.
“Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin ekonomi , khususnya juga untuk membuka bursa baru, revitalisasi kunjungan beberapa kegiatan unggulan yang digunakan tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, kegiatan strategi nasional, KEK, aksesi OECD kemudian juga di proses aksesi CP-TPP,” ujar Menko Airlangga ketika konferensi pers, dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Ibukota Indonesia Selatan, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Tak semata-mata itu, pemerintah juga menggerakkan pengembangan sektor ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, proses pengolahan lebih lanjut pada berbagai sektor, pendalam dan juga penguatan biosfer electric vehicle alias EV, kemudian inisiasi semi kondaktor.
“Tentu kita masih melakukan kegiatan di tempat bidang pengamanan sosial, pemberdayaan warga melalui acara KUR (Kredit Usaha Rakyat), inisiatif Makan Siang Bergizi gratis, dan juga rehabilitasi sekolah,” beber dia.
Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) di dalam Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon kemudian proteksi sosial, hingga pemberdayaan rakyat untuk ketahanan nasional kemudian stabilitas politik.
