Bahlil Akui Komunitas Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Penanam Modal lalu pemerintahan Pusat
Jakarta – Menteri Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal pada sekitar tambang belum mendapatkan khasiat dari hilirisasi. Dia memaparkan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang dimaksud sedang beliau kerjakan.
“Memang penelitian saya, pengembangan lebih lanjut itu yang mana mendapat khasiat paling besar sekarang ini adalah pemodal kemudian pemerintah pusat,” kata Bahlil pada waktu memberi kuliah dalam Universitas Paramadina, Ibukota Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya kegunaan pengembangan lebih lanjut tidak kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan proses lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu sudah ada sejak 2004. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang dimaksud harus kita perbaiki,” kata dia.
Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Tanah Air (HIPMI) ini mengemukakan pemerintah ketika ini sedang menghasilkan reformulasi kebijakan agar area menjadi objek dan juga subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, proses pengolahan lebih lanjut harus berkeadilan serta berkelanjutan, baik di aspek lingkungan maupun industri.
“Ke depan, proses lanjut itu adalah proses lanjut berkeadilan yang dimaksud melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka pada sekitar tambang,” kata Bahlil.
Pada kuliah umum di dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui pengembangan lebih lanjut belum 100 persen diwujudkan secara berkeadilan. “Saya jujur mengemukakan bahwa pengembangan lebih lanjut sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di dalam ruangan ini,” kata dia.
Bahlil menuturkan, penampilan pembangunan ekonomi yang dimaksud mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak untuk masyarakat. Bila investasinya berbentuk produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.
Wahana Lingkungan Hidup Negara Indonesia (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan ke kawasan Teluk Weda lalu Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang tersebut diduga akibat dampak penambangan serta proses pengolahan lebih lanjut nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah ada terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.
Artikel ini disadur dari Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat
