Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengemukakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan pasca semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengawaitu semua jemaah balik dulu dari Saudi. Hal ini kemungkinan besar merekan (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan beliau bersatu anggota pansus haji lain juga sudah pernah menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan masalah jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang dimaksud akan berubah jadi pimpinan pansus. Namun Wisnu memaparkan belum ada pembahasan tentang siapa yang tersebut akan mengatur pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidaklah ada kejelasan tentang rapat perdana, beberapa orang anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk memacu rapat. Ia optimistis pansus mampu menyelesaikan tugasnya walaupun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengemukakan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia memaparkan secara individu anggota pansus telah mulai bekerja di setiap-tiap lini untuk mengakumulasi bukti kemudian aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyatakan rapat perdana akan dijalankan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dijalankan DPR periode 2019-2024, kami yang dimaksud akan menuntaskan,” ujar Luluk terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengemukakan DPR tiada akan mewariskan jadwal pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menimbulkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang digunakan menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke kontestan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari tambahan dua fraksi yang digunakan menyetujui secara resmi pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
