JAKARTA – Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji DPR mengungkap temuan abuse of power lalu gratifikasi pejabat Kementerian Agama (Kemenag), sehingga ribuan calon jemaah haji mampu secara langsung berangkat ke Tanah Suci. Menag tak mempermasalahkan apabila temuan itu diungkap ke publik.
“Itu telah menjadi materi, biar nanti pansus yang digunakan akan mengungkapkan. Benar atau tidak ada itu bukanlah ranah kita,” kata Menag Yaqut di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mempersilakan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak kesulitan bila temuan itu dibuka ke publik. “Kalau pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ucapnya.
Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji terhadap publik, tidak belaka untuk Pansus Haji DPR.
“Kami di area Kemenag, pemerintah ini juga tidak ada ingin ada yang digunakan main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN dalam tempat saya, di area Kemenag yang digunakan terlibat, ya ayo kita aktivitas bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya pada fraud gitu ya,” katanya.
Menag ingin agar proses di tempat Pansus Haji DPR sanggup berjalan objektif lalu adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya dapat menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.
“Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif untuk masyarakat, teristimewa para jemaah juga calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian,” katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menyatakan menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, mereka itu juga temukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat serta Siskopatuh bukan berjalan real-time.
