JAKARTA – Usulan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Adapun nilai pagu yang tersebut diusul untuk ditambahkan di area tahun depan sebesar Rp66 miliar.
Penolakan yang dimaksud disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir ketika rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 tetap saja pada nomor Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.
“Ya memang sebenarnya anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick di rapat kerja, Rabu (11/9/2024).
Meski usulan tambahan anggaran tidak ada disetujui, DPR justru mempertahankan nomor melawan target dividen BUMN senilai Rp90 triliun dalam tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.
“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, kemungkinan besar ini bagian dari cobaan buat kami di area BUMN,” paparnya.
Adapun, dua tahun terakhir dividen yang dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang digunakan disetor perusahaan untuk negara di dalam 2023 sebesar Rp81 triliun.
Lalu, naik menjadi Rp85 triliun pada 2024, kemudian ditargetkan bisa jadi menyentuh Rp90 triliun di area 2025.
Sementara itu, Erick menyampaikan pagu anggaran Kementerian BUMN dalam 2025 sangat rendah jikalau dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Karenanya, pada awal September lalu beliau mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk mengupayakan kerja Kementerian BUMN di area 2025.
