JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mencabut izin 15 bank pada periode Januari-September 2024. Adapun otoritas mencabut izin yang digunakan rata-rata bank perekonomian rakyat (BPR) yang dimaksud akibat indikasi melakukan praktik fraud.
Pada semester I ini saja, total BPR ini jumlahnya sudah ada tiga kali lipat dibandingkan bilangan tahun lalu. Jumlah BPR yang dimaksud kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah ada tutup dalam berhadapan dengan rata-rata 18 tahun terakhir.
Terbaru, muncul bank bangkrut bernama PT BPR Nature Primadana Capital dari Bogor yang digunakan kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 13 Agustus 2024.
Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar pengguna PT BPR Nature Primadana Capital, tetap saja tenang serta bukan terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan juga likuidasi bank.
“Serta tiada mempercayai pihak-pihak yang tersebut mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan beberapa imbalan atau biaya yang tersebut dibebankan untuk nasabah,” ujar Annas di keterangan resmi, Hari Jumat (13/9/2024).
LPS lantas menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan pelanggan dan juga pelaksanaan likuidasi bank.
Belum lama ini, OJK menilai sektor BPR kemudian BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global lalu domestik maupun tantangan struktural yang dimaksud bersumber dari internal bank tersebut.
“Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan khususnya bagi BPR/S yang digunakan miliki daya saing yang digunakan rendah,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK, Dian Ediana Rae.
Dengan adanya tantangan yang disebutkan memang sebenarnya memproduksi 15 BPR tutup akibat adanya likuidasi. Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh yang digunakan utamanya, bank-bank yang jatuh itu disebabkan oleh mismanagement oleh pemiliknya.
