JAKARTA – Pusat Pelaporan lalu Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengklaim telah mengirim laporan hasil analisis terkait Inisiatif Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di dalam Universitas Diponegoro (Undip) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2020. Namun laporan itu disebut tak digubris alias dicueki.
Hal ini terungkap ketika Deputi Pencegahan serta Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dicecar oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika menjalani tes wawancara Capim KPK.
“Tadi (pernyataan) Pak Pahala menarik, ‘bagusnya semua kembali saling lapor’. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK cuma dicuekin banyak,” kata Ivan di area Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Ivan pun mengambil contoh beberapa perkara yang digunakan sedang jadi sorotan belakangan ini. Termasuk adanya dugaan bullying terdiri dari pungutan yang digunakan dibebankan ke siswa baru PPDS Undip.
“Bapak paham kasus-kasus yang mana bubbling belakangan ini, begitu kita cek laporannya telah banyak pada KPK. Lalu PPDS itu yang mana terjadi di area Undip itu kami sudah ada lapor di tempat tahun 2022, dalam kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi, gitu?” Tanya Ivan.
Menjawab pertanyaan Ivan, Pahala Nainggolan mengakui laporan PPATK sangat berguna bagi KPK untuk mengungkap suatu perkara. Ia memperlihatkan seperti perkara Rafael Alun Trisambodo hingga Andhi Pramono yang dimaksud terungkap berkat laporan PPATK.
Namun, Pahala mengakui adanya miskoordinasi terkait penanganan laporan yang masuk dari PPATK ke KPK. “Jadi saya mesti mengakui Pak, bukanlah periode ini saja, periode sebelumnya pun laporan PPATK terus-menerus beredar ke mana-mana, udah sempat disebut Satgasnya. Saya janji Pak, kalau saya terpilih, laporan PPATK saya akan prioritaskan,” jelasnya.
