Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS agar pimpinan DPR diisi oleh seluruh partai politik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan usulan PKS itu sulit dilaksanakan.
“Ya, itu prosesnya agak sulit sebab harus mengubah undang-undang,” katanya usai hadir di Rapat Paripurna DPR dalam kompleks parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat pada Selasa, 9 Juli 2024.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidaklah menampik kemungkinan terwujudnya usulan tersebut. “Saya enggak tahu, undang-undang kan prosesnya lama,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menerima usulan dari PKS yang menginginkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai urusan politik pada parlemen, seperti formasi ketika ini pada pimpinan MPR RI.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, setuju dengan usulan itu oleh sebab itu keterwakilan seluruh partai di pimpinan MPR memiliki manfaat. Sebab, kata dia, keterwakilan itu menciptakan komunikasi dengan pimpinan parpol bisa saja lebih banyak lancar.
“Saya merasakan faedah seluruh perwakilan partai kebijakan pemerintah ada ke pimpinan MPR. Kalau DPR mampu meniru, itu sangat baik,” kata Bamsoet pada waktu berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Ibukota pada Senin, 8 Juli 2024.
Dia menyatakan usulan yang disebutkan disampaikan segera oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Menurut Bamsoet, Syaikhu menilai, jikalau pimpinan DPR diisi oleh semua partai politik, akan lebih banyak nyaman.
Pada ketika ini, pimpinan DPR diisi hanya sekali oleh lima perwakilan parpol, yakni Partai Demokrasi Tanah Air Perjuangan, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan juga PKB. Selain perwakilan PDIP yang mana berubah menjadi ketua, pimpinan DPR lainnya mempunyai fungsi pada bidang-bidang tertentu.
Adapun pimpinan MPR pada waktu ini diisi oleh 10 warga yang terdiri melawan sembilan perwakilan parpol serta satu dari perwakilan anggota DPD RI. Bamsoet mengemukakan MPR sedang melakukan silaturahmi kebangsaan dengan menemui berubah-ubah tokoh. Setiap saran juga masukan dari para tokoh itu akan didokumentasikan untuk diserahkan ke pemerintah maupun parlemen yang dimaksud akan datang.
Sementara itu, Ahmad Syaikhu mengutarakan pengisian pimpinan DPR oleh fraksi-fraksi di dalam DPR masih sangat memungkinkan. Menurut dia, formasi jumlah agregat pimpinan DPR akan datang lebih besar sedikit dari pimpinan MPR RI.
“Dalam komunikasi partai politik, tentu akan lebih besar enteng jikalau ada keterwakilan pada pimpinan, semua ada keterwakilannya,” kata Syaikhu.
Pilihan editor: Pesan Bawaslu untuk KPU pasca DKPP Berhentikan Hasyim Asy’ari
Artikel ini disadur dari Tanggapan Cak Imin atas Usul PKS agar Pimpinan DPR Diisi Perwakilan Seluruh Fraksi
