JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas dalam artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas pasca gagal forward pemilihan gubernur 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai kebijakan pemerintah (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal maju Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebab tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk menghimpun semua semangat pembaharuan yang sekarang makin hari makin terasa besar, kemudian itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka mendirikan ormas atau memulai pembangunan partai baru, mungkin saja itu jalan yang tersebut akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang tersebut dimaksud organisasi kemasyarakatan yang digunakan selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang dimaksud didirikan dan juga dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, lalu tujuan untuk berpartisipasi di pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang disebutkan kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan menghadapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang digunakan selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan juga dibentuk oleh warga secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan juga tujuan untuk berpartisipasi pada pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tak berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. bukan berbasis anggota.
Selanjutnya, pada Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tiada berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pembangunan yang dimaksud dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD juga ART;
b. kegiatan kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak menghadapi nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tidaklah sedang pada sengketa kepengurusan atau di perkara di dalam pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilaksanakan oleh menteri yang mana menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang hukum kemudian hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan setelahnya memohonkan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih besar lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), lalu ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
