JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie meminta-minta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi peraturan pasca MK mengubah persyaratan pencalonan pilkada.
Menurut Jimly, aturan KPU sudah ada harus direvisi maksimal pada Senin, 26 Agustus 2024. Karena, pendaftaran akan datang pasangan calon gubernur dan juga duta gubernur dibuka pada Selasa, 27 hingga 29 Agustus 2024. “Asal KPU segera semata keluarkan Per-KPU baru sebelum Senin,” kata Jimly, Kamis (22/8/2024).
Adapun putusan MK dengan tegas menyatakan batas usia pencalonan kepala area yakni berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur serta calon perwakilan gubernur juga 25 tahun untuk calon bupati serta calon delegasi Kepala Kabupaten dan juga calon wali kota dan juga calon perwakilan wali kota.
Setelah putusan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan RUU pemilihan gubernur pada Rabu, 21 Agustus 2024. Mayoritas fraksi partai urusan politik dalam DPR menyepakati perihal aturan batas usia pencalonan kepala wilayah merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) bukanlah pada Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, pada Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU pemilihan gubernur menyepakati aturan ambang batas pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Partai urusan politik (parpol) yang punya kursi di dalam DPRD dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah agregat kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan pendapat sah di pemilihan umum anggota DPRD di dalam tempat yang tersebut bersangkutan.
Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang digunakan menyampaikan aturan pengumuman sah dari 6,5% hingga 10% berlaku untuk parpol yang mempunyai kursi pada DPRD maupun tiada punya kursi dalam DPRD.
Untuk itu, kata Jimly, PKPU harus segera direvisi, terlebih pengesahan RUU pemilihan kepala daerah cuma ditunda. Yang artinya, DPR sanggup hanya mengesahkannya sebelum pendaftaran akan cagub lalu cawagub dibuka.
“Kalau misalnya pengesahan RUU cuma ditunda tapi masih disahkan, maka pembaharuan lagi Per-KPU bukan mungkin saja dilaksanakan pasca Senin. Sebab Selasa sudah ada hari pendaftaran. Maka UU yang dimaksud misalnya jadi, cuma dapat diterapkan mulai pilkada 2029, tidak untuk pilkada November 2024,” ucapnya.
