Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral berubah menjadi prioritas diplomasi Indonesi dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesi menggerakkan reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika lalu Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, juga Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bentuk institusi multilateral yang digunakan ada pada waktu ini seperti PBB juga Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi kemudian kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang mana semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini bukan mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah tidak ada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Negara Indonesia senantiasa menyokong aksi reformasi multilateral akibat meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih banyak inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam planet yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan bola terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah apabila tidak ada diiringi dengan inovasi tata kelola pada tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan rute reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan total anggota tetap Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, kemudian lainnya memiliki populasi juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara pada kerangka tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
