CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai di perseteruannya dengan PKB menimbulkan prihatin banyak pengasuh pondok pesantren. Langkah yang disebutkan dinilai berpotensi memecah belah ulama juga kian terpencil menghadirkan PBNU ke ranah urusan politik praktis.
“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang menggalang massa kiai di dalam Jombang lalu beberapa orang tempat lain. Kami menilai situasi ini akan memunculkan polarisasi dalam kalangan kiai serta pengasuh pesantren di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi hidup Nahdiliyin di tempat akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, Rabu (14/8/2024).
Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah kebijakan pemerintah praktis merupakan langkah mundur. Dengan menarik ke kebijakan pemerintah praktis, maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas urusan politik yang tersebut wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas urusan politik lain.
“Dan itu tidaklah sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pembangunan NU oleh para muassis yang mana terdiri dari kiai serta pengasuh pesantren di dalam masa lalu,” katanya.
Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di dalam berhadapan dengan semua golongan, dan juga menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di tempat masyarakat. Semangat inilah yang tersebut hari-hari ini kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir PBNU lebih banyak tampak sebagai entitas urusan politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.
“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang dimaksud berebut jatah tambang, yang mana terlibat dukung-mendukung pada Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” ungkapnya.
Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang digunakan kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan PBNU sudah ada seperti partai urusan politik yang mana terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengoleksi orang-orang yang dimaksud kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran mereka dengan elite PKB.
“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang mana harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elit PBNU di menyerang PKB,” katanya.
Gus Faris mengingatkan apabila elite PBNU terus menyeburkan diri ke ranah urusan politik praktis, maka kemungkinan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin saja terjadi.
Menurut dia, apa yang digunakan dijalankan elite PBNU untuk melakukan manuver urusan politik sangat kemungkinan besar dijalankan elite entitas lain untuk melakukan hal yang tersebut sama.
“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU mampu melakukan manuver bikin pergerakan MLB maka sangat mungkin saja elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau telah begini maka yang dimaksud dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin sebab terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” katanya.
