JAKARTA – Rencana gabungan alias merger perusahaan pelat merah pada sektor infrastruktur mandek di area tangan Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Padahal, surat konsolidasi perseroan di area bidang Karya sudah ada disodorkan Kementerian BUMN sejak beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, surat rencana merger telah pada meja Basuki Hadimuljono, yang mana saat ini belum ditandatangani. Sehingga, Kementerian BUMN masih harus mengawaitu persetujuan tersebut.
“Kami tetap memperlihatkan menanti konsolidasi karya yang digunakan sedang ada di dalam meja Pak Menteri PUPR, kita tunggu saja,” ujar Erick ketika ditemui di tempat Mandiri Digital Tower, DKI Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).
Adapun, BUMN karya yang dilebur di dalam antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kemudian PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya juga Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Ditemui dalam tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, proses peleburan BUMN karya masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Dia mencontohkan, Hutama Karya kemudian PT Waskita Karya. Nantinya, WSKT akan menjadi anak bidang usaha HK. Namun, di proses konsolidasi pemegang saham harus memverifikasi keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Udah (disepakati) serupa Pak Bas sebanding Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, lantaran harus dilihat pembukuannya yang tersebut sehat HK mirip Waskita-nya,” ujar Rabin pada waktu ditemui di tempat kawasan Ibukota Selatan beberapa waktu lalu.
