JAKARTA – Tanda pagar (Tagar) “Peringatan Darurat” trending topic pada media sosial (medsos) X yang digunakan sebelumnya bernama Twitter. Tagar ini merespons rapat Panitia Kerja (Panja) DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan gubernur 2024.
Berdasarkan pantauan pada Rabu (21/8/2024) hingga pukul 17.19 Waktu Indonesia Barat telah 58.000 postingan terkait dengan “Peringatan Darurat”
Sejumlah politikus seperti Wanda Hamidah, presenter Najwa Shihab, komika Pandji Pragiwaksono, hingga artis antara lain Ferdy Nuril, musisi Bagas Hindia, Kunto Adji turut menggemakan tagar “Peringatan Darurat” di tempat media sosialnya.
Seperti diketahui, Baleg DPR RI membentuk Panja mengeksplorasi RUU Pilkada. Pembahasan yang dimaksud menyikapi putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan pencalonan kepala area pada pemilihan kepala daerah 2024.
Dalam rapat yang digunakan dijalankan secara marathon sejak pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini, Baleg DPR sama-sama pemerintah akhirnya menyetujui draf revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah atau RUU Pilkada.
Terdapat dua isu yang dimaksud menjadi sorotan di penyusunan draf RUU pemilihan kepala daerah ini. Isu pertama, yakni menyangkut batas usia minimal calon kepala wilayah (cakada). Mayoritas fraksi di forum Panja menyepakati untuk menggunakan amar putusan Mahkamah Agung (MA), tidak Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam hal ini, batas usia pencalonan kepala tempat yakni; berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur kemudian calon duta gubernur juga 25 tahun untuk calon Pimpinan Daerah serta calon delegasi Kepala Daerah dan juga calon wali kota dan juga calon perwakilan wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.
Isu kedua, yakni menyangkut aturan pencalonan bagi partai politik. Dalam forum ini disepakati dua kelompok, yakni partai kebijakan pemerintah dan juga atau gabungan partai urusan politik yang mempunyai kursi di area DPRD maupun bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang tersebut tak memiliki kursi dalam DPRD. Adapun ketentuan pasal 40 yang digunakan diatur lalu disetujui di area tingkat Panja adalah:
