Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan bahwa perkembangan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) memang sebenarnya tak akan selesai pada waktu dua atau tiga tahun. pemerintahan ketika ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut pendirian ibu kota baru.
“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah ada jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.
Jokowi mengungkapkan pada 17 Agustus 2024, perkembangan dalam IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan penanam modal baik dari di maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara belaka boleh dipakai untuk mendirikan gedung-gedung pemerintahan.
pemerintahan merencanakan untuk pertama kalinya menyelenggarakan upacara 17 Agustus tahun ini pada IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya perkembangan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.
Namun saat ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya menyampaikan belum ada kepastian di waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih mengawasi kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang sebenarnya infrastruktur telah siap, Jokowi menegaskan akan berkantor di IKN.
“Kemarin memang sebenarnya targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang benar pekerjaan berbagai yang dimaksud mundur, juga itu biasa pada proyek besar,” kata Jokowi.
Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu fokus jadwal adalah mengeksplorasi mengenai pembangunan ekonomi di dalam IN. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, yang disebut sudah ada berjanji untuk menanamkan modal di IKN.
Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MoU B to B atau business to business yang tersebut disaksikan pemerintah. Baik eksekutif Negara Indonesia kemudian juga Uni Emirat Arab.
Sampai pada waktu ini belum ada realisasi penanaman modal asing untuk IKN, walau pemerintah telah menerima banyak Nota Kesepahaman (MoU) lalu Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini ketika menjawab pertanyaan pada rapat sama-sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang digunakan masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah penanaman modal PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang mana melakukan groundbreaking,” kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Mata Uang Rupiah 72 triliun untuk pengerjaan IKN.
Artikel ini disadur dari Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua
