Denpasar – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengemukakan ketika ini Bali sudah ada bekerja serupa dengan Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) atau asosiasi maskapai internasional pada pengumpulan pungutan wisman.
“Ada kerja serupa dengan pihak ketiga yang digunakan kami rapatkan 2 minggu sesudah itu itu, memang benar sudah ada dimulai pada ketika pak Pj Pemuka dengan SITA, serta informasinya sekitar 60-80 persen maskapai yang terbang ke Bali sudah ada anggota SITA,” kata dia.
Agung Bagus di sela Rapat Paripurna DPRD Bali yang tersebut sekaligus mendiskusikan raperda pembaharuan terkait pungutan wisman di Denpasar, Rabu, menyatakan kerja sebanding ini melalui skema tiket pesawat.
“Jadi pada saat pendatang membeli tiket dalam maskapai yang dimaksud nanti akan ada imbauan khalayak membayar ketika ke Bali, dapat membayar pada saat membeli tiket atau nanti sanggup membayar pada pada waktu ke Bali,” ujarnya.
Ia mengungkapkan setiap wisatawan asing belum membayar pungutan sebesar Rp150 ribu maka ketika hendak berangkat dalam Bandara selama akan ada catatan ke tiket keberangkatan masing-masing.
Pola ini dijalankan untuk menghindari lolosnya wisatawan yang belum membayar retribusi, mengingat hingga ketika ini terhitung sejak 14 Februari 2024 baru 2.121.388 dari 6.333.360 wisman yang mana membayar atau hanya saja 33,5 persennya.
DPRD Bali meninjau ini langkah paling sederhana untuk sementara di mengakumulasi tambahan banyak dana pungutan wisman.
“Astungkara dengan pola seperti ini tentu ini masih percobaan ya, harapannya bisa saja meraup ke melawan 90 persen dari wisatawan asing yang mana masuk ke Bali,” kata Agung Bagus.
DPRD Bali sendiri siang ini mulai mendengar daftar muatan tambahan atau inovasi dari Pemprov Bali yang hendak merancang peraturan wilayah pembaharuan berhadapan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Eksternal untuk Perlindungan Kebudayaan.
Dalam poin yang mana diajukan senada dengan majelis akan termuat kerja mirip antara pemerintah wilayah dengan pihak ketiga yang tersebut membantu memungut dana retribusi, dimana jikalau akhirnya disepakati maka akan ada imbal jasa bagi seseorang atau kelompok lembaga yang dimaksud membantu.
Artikel ini disadur dari DPRD: Bali kerja sama dengan SITA kumpulkan pungutan wisman
