Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
EKONOMI konstruksi area tak dapat dipisahkan dari peran Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD). Hal yang disebutkan lantaran APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah area pada merancang lalu mengimplementasikan program-program pengerjaan yang digunakan berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar alokasi APBD pada waktu ini masih lebih tinggi sejumlah digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk kegiatan Pembangunan yang digunakan diinginkan masyarakat. Ketergantungan pada belanja rutin – seperti pendapatan lalu tunjangan pegawai – menimbulkan ruang fiskal yang tersedia untuk konstruksi infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan juga pengembangan sektor ekonomi wilayah menjadi sangat terbatas. Tatkala sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja pegawai, maka inisiatif-inisiatif strategis untuk pengembangan wilayah menjadi terhambat.
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar dana pengiriman dari pemerintah pusat – seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa (DD) – sebagian besar telah terjadi ditentukan penggunaannya (earmarked). Sehingga, keberadaan earmarking mutlak memangkas fleksibilitas pemerintah area di mengalokasikan dana sesuai dengan keinginan dan juga prioritas lokal. Akibatnya, keluhan terhadap kekurangan anggaran untuk program-program yang mana dianggap penting oleh pemerintah tempat pun kerap tak terhindarkan.
Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah ialah dengan meningkatkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menguatkan PAD tidak semata-mata sekadar pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Menguatkan PAD menjadi penting lantaran sumber pendapatan yang disebutkan tambahan fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan dana transaksi dari pemerintah pusat.
Pemerintah area mutlak akan memiliki lebih banyak banyak keleluasaan di merancang dan juga melaksanakan acara perkembangan yang sesuai dengan keperluan juga prospek daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Pendapatan dari sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, lalu hasil pengelolaan kekayaan tempat yang mana dipisahkan, dapat digunakan lebih lanjut leluasa sesuai permintaan juga prioritas perkembangan daerah. Dengan demikian, Pemda tambahan leluasa menggunakan PADnya untuk mendanai berbagai acara perkembangan yang tersebut bersifat strategis juga berdampak segera pada kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, meningkatkan PAD bukanlah tugas yang dimaksud mudah serta sampai pada waktu ini, masih banyak wilayah yang mana belum mampu juga memiliki kemungkinan sumber daya dunia usaha yang memadai untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
Tantangan lalu Kans Pajak Daerah di Kerangka UU HKPD
Salah satu pilar utama di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat juga otoritas Daerah (UU HKPD) adalah peningkatan kemampuan pajak area atau local taxing power. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kemandirian fiskal pemerintah wilayah di rangka menyokong pengerjaan yang tersebut berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang diatur pada UU yang disebutkan adalah inovasi proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sebelumnya 70:30 (70% untuk provinsi juga 30% untuk kabupaten/kota) menjadi 30% untuk provinsi serta 70% untuk kabupaten/kota.
Kebijakan ini juga mencakup Pajak Barang dan juga Jasa Tertentu (PBJT), di tempat mana kewenangan pengelolaannya lebih lanjut sejumlah diserahkan terhadap daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan tempat dan juga memberikan insentif bagi pemerintah wilayah untuk tambahan proaktif pada menggali kemungkinan pajak lokal.
Perubahan proporsi yang dimaksud miliki dampak signifikan terhadap upaya penguatan fiskal daerah. Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi penerimaan PKB nasional mencapai Mata Uang Rupiah 35,2 triliun, dalam mana sebelumnya 70% diterima oleh pemerintah provinsi kemudian 30% oleh kabupaten/kota. Kini, dengan adanya inovasi kebijakan, diharapkan kabupaten/kota akan lebih besar memiliki insentif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan upaya-upaya yang tersebut tambahan maksimal, seperti memperbaiki sistem penagihan pajak, meningkatkan pelayanan wajib pajak, serta mengurangi terjadinya kebocoran pajak.
