JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa mempunyai kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidak ada hanya sekali bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru kemudian orang tua yang mana membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) bukan mempunyai kemampuan leadership padahal di area tingkat desa, maka tak akan berprogres desa itu,” jelasnya di Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Menguatkan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 pada Ibukota dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan juga peluang ketidakadilan yang digunakan harus diperbaiki pada proses pendataan penduduk kurang mampu dalam desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatatkan data juga memberikan bantuan berdasarkan permintaan masyarakat, tidak afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang tersebut ini dapat, ini yang dimaksud lebih besar miskin tidaklah dapat, ini dimulai dari pendataan di tempat desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya merancang sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan juga akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap perkembangan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang mana mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat perkembangan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik desa melalui berbagai program. Hal ini seperti kegiatan Pemberdayaan Kepuasan Keluarga (PKK) yang mana miliki kegiatan terkait kondisi tubuh ibu lalu anak, dan juga kebersihan pada desa. Berbagai kegiatan itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dalam desa kemudian tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menyokong percepatan peningkatan sektor ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penyelenggaraan dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang digunakan berhasil, cuma beberapa yang dimaksud bisa jadi menghasilkan, yang tersebut saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang dimaksud mampu menciptakan miliki penghasilan di area menghadapi 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, serta efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tiada belaka bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, lalu evaluasi yang mana terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, serta ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak dan juga tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidak ada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, dan juga inilah yang mana namanya bakti kita bagi publik juga Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
