DKI Jakarta – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menghasilkan seperti pokja bersatu dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri lalu Pengembangan Usaha Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa di acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berjalan di dalam tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menimbulkan nota kesepahaman kerja identik dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di dalam tempat wisata.
Guna mengupayakan penerapan kerja serupa tersebut, menurut dia, Dinas Peluang Usaha Pariwisata perlu menimbulkan kesepakatan mirip dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang digunakan punya, juga Kementerian Keuangan tentunya, ini yang tersebut bermetamorfosis menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja mampu tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengungkapkan bahwa asosiasi pelaku perniagaan pariwisata seperti Perhimpunan Hotel kemudian Tempat Makan Negara Indonesia (PHRI) serta Gabungan Industri Perjalanan Indonesia (GIPI) juga wajib ikut serta di upaya penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum lalu pelaksanaan acara edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli ke tempat wisata di upaya mengatasi pungli ke wilayah wisata.
Deputi Penguraian Destinasi serta Infrastruktur Kementerian Perjalanan Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul lantaran tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan juga penyuluhan terhadap komunitas di upaya penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
"Salah satu yang konkret adalah kita menegaskan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja identik yang sudah ada ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
