JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) ketika ini yang tersebut dinilai penuh dengan konflik dan juga kekacauan.
Kondisi ini bukan lepas dari hasil Muktamar NU pada Lampung yang mana dilakukan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang tersebut berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad pada acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang dimaksud diselenggarakan di dalam hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Selatan.
Acara ini menghadirkan sebagian tokoh senior NU, pada antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU lalu mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat urusan politik A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, serta KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI DKI Jakarta 1965.
“Kisruh yang tersebut kita saksikan pada tubuh NU pada waktu ini adalah produk-produk dari Muktamar Lampung yang dimaksud penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang disebutkan menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar jikalau NU sekarang ini penuh dengan konflik juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU lalu hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh Tim 5 serta Tim 9 yang tersebut bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi urusan politik NU seharusnya tetap saja pada koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah pergerakan NU yang dinilai telah terjadi melenceng dari khittah yang seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU pada saat ini tampak tak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang tersebut menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi sejumlah terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang tersebut seharusnya dapat dihindari,” kata Dr. Hikam.
