Skandal Katrol Skor Rapor, Wakil Wali Perkotaan Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
Jakarta – Wakil Wali Perkotaan Depok, Imam Budi Hartono menganggap skandal katrol nilai rapor pada SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berjuang merancang SMP maupun SMA Negeri ke Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang institusi belajar SMA atau SMK tidak kewenangan pemerintah Pusat Kota Depok, namun jikalau memang benar dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami mampu carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah terjadi merancang Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri kemudian dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan dikerjakan sejenis bagi SMA atau SMK Negeri apabila otoritas Provinsi Jawa Barat tak bisa jadi merancang struktur sekolah jenjang sekolah tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti bisa saja siapkan lahannya, kami sanggup siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam memandang skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa jika SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi lantaran ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang benar permasalahan zonasi yang dimaksud menciptakan ini bisa jadi terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa saja lebih lanjut baik lagi, pada miliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam menjamin pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai ke SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil mereka untuk bisa saja dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian pada saat Wali Daerah Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pengurus Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang digunakan dianulir, Imam mengemukakan apabila untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merekan layak bisa saja mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tiada akan membiarkan warga Depok bukan sekolah, kami akan menyekolahkan dalam manapun, baik di negeri maupun ke swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri




